AV- Banda Aceh: Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pelaksanaan pemilihan umum menyita perhatian pelbagai kalangan di Aceh. Aktivis sipil dan mahasiswa menuding kekerasan bernuansa politik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tak terlepas dari lemahnya upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian di Provinsi Aceh.
Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh membeberkan data kekerasan yang terjadi selama kurun waktu April 2013 hingga awal Maret 2014. LBH mencatat terdapat 21 kali kasus kekerasan menjelang pemilihan umum di Aceh. Tak hanya kekerasan, LBH juga mencatat terjadinya 17 kasus pelanggaran pidana pemilu.
Direktur LBH Banda Aceh Mustiqal menyatakan, kekerasan menjelang pemilu itu berupa penganiayaan, pembakaran mobil, intimidasi, pembunuhan, penculikan, pengrusakan posko, dan pembakaran posko pemenangan partai atau calon anggota legislatif.
Menurut Mustiqal, kekerasan dan pelanggaran pidana pemilu tahun ini, seperti mengulang tren kekerasan pada pemilu 2009 dan pemilukada 2012 lalu. Hal ini terjadi akibat lemahnya penegakan hukum. Menjelang pemilu, suhu politik Aceh memanas.
Selain pencopotan umbul-umbul partai, kekerasan juga dipertontontan dengan intimidasi, pemukulan, penembakan, hingga pembunuhan. Teranyar, calon anggota legislatif dari Partai Nasional Aceh tewas setelah diberondong 42 butir peluru senapan serbu di Meukek, Aceh Selatan.
Organisasi masyarakat sipil seperti LBH Banda Aceh, Gerakan Antikorupsi Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, AJMI, dan forum LSM Aceh menilai tingginya angka kekerasan menjelang pemilu ini tak terlepas dari lemahnya peran polisi dalam menangani berbagai kekerasan. Mereka menilai polisi terkesan menutup mata terhadap kasus tersebut. (AK/MN)
.jpg)
