Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan 7 Qanun pada Sabtu dini hari (27/9), hanya dihadiri 29 dari 49 total anggota DPRA.
Padahal Qanun yang disahkan tersebut sangat menentukan nasib rakyat Aceh ke depan. Namun, kemanakah 40 anggota orang dewan saat sidang paripurna tersebut. Kenapa mereka tidak menghadiri rapat itu?
Kabar yang beredar di kalangan dewan itu sendiri, para anggota dewan itu melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan Hongkong.
Boleh jadi pak dewan terhormat masih perlu belajar banyak. Hingga berakhir masa jabatannyapun masih perlu belajar jauh-jauh hingga keluar negeri. Bisa jadi juga, momentum itu dijadikan kado perpisahan jelang akhir masa jabatan.
Meski berdalih membela kepentingan rakyat, justru anggota dewan dari Fraksi partai penguasa saat inilah yang paling banyak menyepelekan sidang paripurna.
Dari 42 anggota dewan dari farksi Partai Aceh, hanya 11 yang ikut sidang paripurna. Begitu juga dengan anggota dewan dari Fraksi Demokrat, hanya lima dari 10 anggota yang hadir.
Fraksi Partai Golkar juga demikian, hanya tiga orang dari delapan anggotannya. Fraksi gabungan partai PKS dan PPP juga setali tiga uang dengan anggota dewan yang lain, hanya ada tiga dari delapan anggota yang hadir.
Kondisi seperti ini bukan kali pertama terjadi setiap sidang paripurna yang semestinya penting. Namun anggota dewan lebih memilih jalan-jalan yang dibalut dengan kunjungan kerja.
Pak Dewan..rakyat telah mimilih anda untuk memikirkan kami disini. Jabatan yang anda embang saat ini merupakan amanah. Ya...amanah yang harus anda pertanggung jawabkan nanti. (Redaksi)
.jpg)
